Teropongistana.id Jakarta — Momen bersejarah tercipta di Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), ketika RUU Perampasan Aset Koruptor resmi disahkan menjadi Undang-Undang secara musyawarah mufakat. Pengesahan ini disambut apresiasi besar oleh David Pajung, Ketua Umum ALL Cipayung Nusantara, yang menilai capaian tersebut adalah bukti nyata Sufmi Dasco Ahmad menepati janji yang pernah disampaikannya kepada masyarakat.
David Pajung mengingat kembali momen pada bulan Agustus 2026 lalu, ketika Sufmi Dasco menerima perwakilan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Saat itu, Dasco secara tegas berjanji bahwa UU Perampasan Aset Para Koruptor akan disahkan selambat-lambatnya pada 15 Desember 2026. Bahkan, ia berani mempertaruhkan dirinya untuk mundur dari jabatan legislator DPR RI jika gagal memenuhi target waktu yang telah diucapkan di hadapan rakyat.
Menurut David Pajung, yang juga merupakan Aktivis 98 sekaligus Alumni Lemhannas RI, pengesahan undang-undang ini kembali menampilkan karakter problem solver yang dimiliki Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, tanpa campur tangan dan dorongan kuat dari Dasco, sangat mustahil RUU penting ini dapat rampung dan disahkan sesuai rencana.
“Jika tanpa campur tangan Dasco, mustahil UU ini akan rampung tepat waktu,” ujar David Pajung.
Meski demikian, David Pajung tetap menegaskan sikap kritisnya. Ia masih mengkritik dan mengecam keras langkah serta penyimpangan politik segelintir legislator DPR RI yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, untuk persoalan pengesahan UU Perampasan Aset ini, ia memberikan apresiasi khusus kepada pribadi Sufmi Dasco Ahmad.
Pengesahan ini ditandai dengan ketukan palu secara resmi oleh para pimpinan DPR RI, menandai bahwa target waktu pengesahan berjalan sesuai rencana dan janji yang telah disampaikan Dasco kepada para demonstran pada bulan Agustus silam. Bagi masyarakat, kehadiran UU ini menjadi harapan baru agar aset-aset negara yang dirampas oleh para koruptor dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

