Teropongistana.id, Serang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Serang mengecam keras dugaan praktik monopoli dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang.
Berdasarkan temuan dan kajian mendalam di lapangan, oknum Bapenda diduga menaikkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara sepihak tanpa mengindahkan regulasi yang berlaku, baik Undang-Undang maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).
Padahal, sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan acuan terendah dalam perhitungan objek BPHTB, di samping nilai transaksi wajar atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Namun pada kenyataannya, dalam beberapa bulan terakhir banyak ditemukan proses validasi BPHTB yang berujung pada verifikasi lapangan dan dinyatakan “kurang bayar”. Kondisi ini dinilai janggal dan merugikan masyarakat, mengingat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) maupun Akta Hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan maupun PPAT secara prosedural tidak mungkin menetapkan nilai di bawah NJOP yang tercetak pada SPPT terbaru.
Menabrak Aturan dan Logika Hukum
HMI MPO Cabang Serang menegaskan bahwa tindakan oknum Bapenda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pada Pasal 40 secara tegas diatur bahwa besaran NJOP untuk PBB-P2 ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau setiap tahun khusus untuk objek pajak tertentu sesuai perkembangan wilayah—bukan diubah secara mendadak saat proses validasi transaksi berjalan.
2. Peraturan Wali Kota (Perwali) Serang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa dasar pengenaan BPHTB untuk jual beli adalah Harga Transaksi. Selanjutnya, apabila nilai perolehan tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB-P2 pada tahun berjalan, barulah NJOP PBB-P2 digunakan sebagai dasar acuan.
Dugaan Pembodohan Publik dan Pengabaian Koordinasi
Ahlan sekretaris umum HMI MPO cabang serang mengatakan “Muncul pertanyaan besar mengenai fungsi dari penerbitan SPPT dan rapat penetapan pajak yang digelar setiap awal tahun, apabila pada kenyataannya Bapenda justru menerapkan pungutan “kurang bayar” melalui verifikasi lapangan. Lebih jauh lagi, perubahan acuan NJOP menjelang akhir tahun ini diduga dilakukan secara sepihak tanpa adanya koordinasi maupun kompromi dengan pihak Camat dan Lurah selaku pemangku wilayah yang paling memahami kondisi riil nilai objek pajak di daerahnya.”
Atas persoalan tersebut, HMI MPO Cabang Serang menyatakan sikap tegas dan menuntut:
• Menghentikan segera praktik verifikasi lapangan BPHTB yang dijadikan celah pungutan kurang bayar di luar ketentuan NJOP SPPT tahun berjalan.
• Mendesak Kepala Bapenda dan Wali Kota Serang untuk melakukan pemecatan terhadap oknum tersebut, audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja oknum ASN Bapenda yang diduga bermain dalam penetapan dan validasi BPHTB.
• Menuntut transparansi dan kepastian hukum dalam tata kelola pajak daerah agar tidak merugikan masyarakat yang sedang mengurus hak atas tanah dan bangunannya
Apabila tuntutan ini tidak segera direspons dengan langkah konkret oleh Pemerintah Kota Serang, HMI MPO Cabang Serang siap mengawal persoalan ini melalui gerakan konsolidasi massa dan pelaporan resmi kepada instansi pengawas terkait. (DJ)

