Teropongistana.id KUTAI TIMUR – Perjuangan petani yang tergabung dalam Tim 37 Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dalam menghadapi PT Gunta Samba kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Selain menuntut ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar atas dugaan wanprestasi perusahaan, para petani juga meminta perhatian serius terkait sertifikat tanah milik warga yang diduga masih dikuasai PT Gunta Samba dan dijadikan jaminan pinjaman di bank.
Koordinator Tim 37, Yustinus Bata, berharap majelis hakim Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan pokok perkara gugatan wanprestasi, tetapi juga memperhatikan persoalan sertifikat tanah milik petani yang hingga kini belum kembali ke tangan pemiliknya.
“Kami ingin sertifikat petani dikembalikan kepada kami,” ujar Yustinus Bata, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yustinus, pengembalian sertifikat merupakan bagian penting dari perjuangan petani untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah mereka.
Persoalan ini menjadi perhatian karena muncul dugaan bahwa sertifikat tanah milik warga digunakan sebagai agunan pinjaman oleh PT Gunta Samba kepada pihak perbankan.
Apabila dugaan tersebut terbukti dan penggunaan sertifikat dilakukan tanpa persetujuan maupun kuasa yang sah dari pemilik tanah, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius.
Pasalnya, sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak atas tanah. Penguasaan fisik sertifikat oleh pihak lain tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk membebankan Hak Tanggungan atas tanah tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya Pasal 8, ditegaskan bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah yang dijadikan jaminan.
Dengan demikian, legalitas pembebanan Hak Tanggungan atas sertifikat milik warga perlu diperiksa apabila terdapat dugaan bahwa proses tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau kuasa yang sah dari pemilik tanah.
Sejumlah hal juga dinilai perlu mendapat penelusuran lebih lanjut, mulai dari siapa yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), apakah pemilik tanah mengetahui penggunaan sertifikat tersebut, bank mana yang menerima agunan, hingga siapa pihak yang menerima manfaat dari pencairan kredit.
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah hak-hak pemilik tanah telah dilindungi dalam proses pengagunan tersebut.
Petani Tuntut Ganti Rugi Rp25,9 Miliar dan Pengembalian Sertifikat
Di tengah proses kasasi yang sedang berjalan, petani Tim 37 berharap Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum terhadap dua persoalan utama yang mereka perjuangkan.
Pertama, mengabulkan tuntutan gugatan wanprestasi terhadap PT Gunta Samba dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar sebagaimana yang dimohonkan para petani.
Kedua, memastikan pengembalian sertifikat tanah milik warga apabila terbukti dikuasai tanpa dasar hukum yang sah dan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari tuntutan serta kewenangan pemeriksaan dalam perkara yang sedang diproses.
Bagi para petani, perjuangan ini bukan sekadar persoalan tuntutan ganti rugi. Lebih dari itu, mereka menginginkan kepastian atas hak kepemilikan tanah dan kembalinya dokumen penting yang menjadi bukti hak masyarakat.
Sebab, apabila benar sertifikat tanah warga digunakan sebagai jaminan utang perusahaan tanpa kewenangan yang sah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang dapat merugikan pemilik tanah.
Kini, harapan para petani tertuju kepada majelis hakim Mahkamah Agung agar seluruh aspek hukum yang menjadi bagian dari perkara dapat diperiksa secara cermat dan objektif.
Mereka berharap proses kasasi tidak hanya memberikan kepastian terkait tuntutan ganti rugi, tetapi juga memperhatikan persoalan sertifikat tanah yang hingga kini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat.
Bagi petani Tim 37, keadilan bukan hanya tentang pembayaran ganti rugi, melainkan juga kepastian dan perlindungan atas hak kepemilikan tanah mereka. (Red)
