LEBAK, teropongistana.id – Untuk mengatasi risiko kesalahan data dan lambatnya proses pemeriksaan tunjangan keluarga tenaga pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak siap menerapkan sistem verifikasi ber‑kode QR‑SKUMPT sebagai langkah mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Inovasi ini lahir dari gagasan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXII Tahun 2026, yang dirancang untuk memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan dana daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan menjelaskan, sistem QR‑SKUMPT terintegrasi dengan portal resmi Dinas Pendidikan, sehingga pengawas, petugas keuangan, dan pihak terkait dapat memeriksa keabsahan data penerima tunjangan keluarga secara real‑time hanya dengan memindai kode QR pada dokumen SKUMPT. “Dengan pemindaian kode QR, kita bisa memastikan setiap penerima tunjangan benar‑benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan menekan risiko ketidaksesuaian data, duplikasi berkas, maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Dodi kepada awak media, Sabtu (31/10/2026).
Sebelum hadirnya sistem digital ini, seluruh rangkaian verifikasi tunjangan keluarga masih dikerjakan secara manual. Mulai dari pengumpulan berkas dari tiap sekolah, pemeriksaan satu per satu oleh petugas, hingga pencatatan ke buku kendali. Proses tersebut kerap memakan waktu berhari‑hari, rentan salah catat, dan sering menyebabkan keterlambatan penyaluran tunjangan kepada tenaga pendidikan.
Inovasi QR‑SKUMPT sendiri diprakarsai oleh Yayu Siti Rahayu, peserta PKP Angkatan XXII Tahun 2026 dengan judul gagasan Optimalisasi Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Tunjangan Keluarga melalui Kode QR Format SKUMPT. Ide ini muncul setelah melihat kesulitan petugas lapangan dalam menjaga ketepatan data di tengah volume berkas yang terus bertambah setiap tahun.
Dodi menambahkan, Dinas Pendidikan tidak akan langsung menerapkan sistem ini secara menyeluruh. Pihaknya akan menjalankan masa uji coba selama satu bulan ke depan di beberapa unit kerja percontohan. Selama tahap percobaan, tim teknis akan mencatat setiap kendala operasional, kekurangan fitur, atau hambatan yang ditemukan di lapangan guna penyempurnaan sebelum diberlakukan ke seluruh sekolah dan unit kerja di wilayah Kabupaten Lebak. “Kami harap sistem ini nantinya tidak hanya mempermudah tugas petugas pengawas dan keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Lebak,” tutup Dodi.***
—
(Enggar)
