Teropongistana.id Samarinda – Cahaya keadilan akhirnya menyinari perjuangan 37 petani di Desa Citra Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Setelah melalui proses hukum yang berliku dan memakan waktu cukup lama, para petani ini kembali meraih kemenangan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur secara resmi menolak ajuan banding yang diajukan oleh PT Gunta Samba dalam sengketa kemitraan perkebunan sawit, sehingga kemenangan yang diraih di tingkat pertama tetap berdiri tegak.
Putusan tersebut dibacakan secara resmi pada Senin (26/10/2026), sekaligus memperkuat putusan yang sebelumnya telah dimenangkan para petani di Pengadilan Negeri Sangatta pada 31 Agustus 2026. Dengan ditolaknya banding ini, maka putusan PN Sangatta yang mengabulkan gugatan para petani kini memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.
Perkara ini bermula dari perjanjian kemitraan pengelolaan kebun sawit seluas sekitar 143 hektare yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 47/KKP-GS/2007. Sejak kebun mulai berproduksi sekitar tahun 2012, para petani merasa hak bagi hasil yang seharusnya mereka terima tidak disalurkan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Perselisihan ini terus berlanjut hingga akhirnya memuncak dalam gugatan ke pengadilan dengan nilai kerugian yang dituntut mencapai sekitar Rp25,9 miliar untuk periode tahun 2012 hingga 2020.
Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sangatta telah mengabulkan gugatan para petani dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2026/PN Sgt. Tidak menerima hasil tersebut, PT Gunta Samba bersama Koperasi Karya Pembangunan kemudian mengajukan banding dengan nomor perkara 211/PDT/2026/PT SMR ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Namun, setelah meneliti kembali berkas perkara dan memeriksa dasar pertimbangan hukum, majelis hakim tingkat banding justru menegaskan kebenaran di pihak para petani dan menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh pemohon banding.
Kemenangan ini tentu menjadi babak yang sangat penting sekaligus menjadi semangat baru bagi 37 petani di Kaubun yang telah berjuang mempertahankan hak-haknya selama bertahun-tahun. Meski demikian, para pihak tetap diingatkan bahwa putusan ini belum tentu langsung dapat dilaksanakan.
Status hukum dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi akan merujuk pada amar putusan yang lengkap serta menunggu proses hukum selanjutnya hingga putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap. Para petani berharap keadilan yang telah diperjuangkan dengan penuh kesabaran dan ketekunan ini dapat segera terwujud dan dirasakan secara nyata di tengah kehidupan mereka sehari-hari.
