Teropongistana.id Samarinda — Perkara banding sengketa kerja sama perkebunan kelapa sawit antara 37 petani di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan PT Gunta Samba kini menjadi perhatian seiring proses pemeriksaan yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam perkara yang menyangkut hak dan kepentingan para petani tersebut, profesionalisme, ketelitian, serta independensi hakim menjadi aspek penting dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum.
Pesan itu sejalan dengan penegasan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi hakim dalam menghadapi kompleksitas perkara dan perkembangan persoalan hukum.
Dalam pemberitaan resmi Mahkamah Agung pada 18 Oktober 2026, Suharto menyoroti peran strategis hakim dalam memastikan penerapan hukum dilakukan secara tepat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Di balik setiap perkara persaingan usaha terdapat persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana pasar bekerja, bagaimana pelaku usaha berinteraksi, bagaimana konsumen memperoleh manfaat, dan bagaimana kesempatan berusaha dibuka agar perekonomian nasional dapat tumbuh secara sehat,” ujar Suharto, sebagaimana dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.
Pernyataan tersebut disampaikan Suharto dalam pembukaan Rapat Penyusunan dan Penyesuaian Kurikulum dan Silabus Pelatihan Sertifikasi Hukum Persaingan Usaha bagi hakim peradilan umum seluruh Indonesia di Jakarta.
Meski disampaikan dalam konteks penanganan perkara persaingan usaha, pesan mengenai pentingnya kompetensi hakim, penilaian terhadap fakta dan alat bukti, serta pertimbangan hukum yang kuat relevan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi peradilan secara umum.
*Ujian Profesionalisme dalam Perkara Banding Petani*
Dalam sengketa petani dengan PT Gunta Samba, Pengadilan Negeri Sangatta sebelumnya mengabulkan gugatan para petani dan menghukum perusahaan membayar ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar kepada 37 petani. Sengketa tersebut berkaitan dengan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 143 hektare di Kecamatan Kaubun, Kutai Timur.
PT Gunta Samba kemudian menempuh upaya hukum banding. Perkara tersebut tercatat mulai berproses di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak 8 Oktober 2026 dengan nomor perkara 211/PDT/2026/PT SMR, sebagaimana diberitakan Kaltim Today pada 14 Oktober 2026.
Pada tahap banding, pemeriksaan perkara menjadi bagian penting dari mekanisme koreksi peradilan untuk menilai putusan tingkat pertama berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, berkas perkara, fakta, dan argumentasi hukum para pihak.
Dalam konteks tersebut, pesan Suharto mengenai pentingnya pertimbangan hukum yang kuat menjadi relevan sebagai prinsip umum penyelenggaraan peradilan. Hakim dituntut memeriksa perkara secara cermat, objektif, dan tidak mengabaikan aspek-aspek hukum yang menjadi pokok sengketa.
*Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Para Pihak*
Suharto dalam keterangannya juga menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
Prinsip kepastian hukum tersebut menjadi penting dalam setiap sengketa perdata, termasuk perkara yang melibatkan petani dan perusahaan perkebunan. Bagi para petani, proses peradilan merupakan sarana untuk memperjuangkan hak yang mereka klaim. Sementara itu, perusahaan juga memiliki hak untuk menggunakan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, proses banding perlu berlangsung berdasarkan pemeriksaan yang independen, imparsial, dan berlandaskan fakta serta alat bukti yang tersedia dalam perkara. Tidak ada pihak yang semestinya dianggap telah memenangkan perkara pada tingkat banding sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Penekanan Suharto mengenai profesionalisme dan akuntabilitas hakim menjadi pengingat bahwa kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh ketepatan penerapan hukum dan kekuatan pertimbangan yang mendasarinya.
*Menanti Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur*
Perkara banding antara 37 petani dan PT Gunta Samba kini menjadi bagian dari proses peradilan yang harus dihormati oleh seluruh pihak. Publik menantikan penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga independensi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa.
Pesan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto dapat ditempatkan sebagai pengingat akan pentingnya kompetensi, integritas, dan ketelitian dalam menjalankan tugas kehakiman. Namun, pernyataan tersebut bukan merupakan sikap atau arahan khusus mengenai perkara petani melawan PT Gunta Samba.
Pada akhirnya, harapan terhadap proses banding ini adalah hadirnya putusan yang didasarkan pada fakta, alat bukti, dan penerapan hukum yang tepat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
