TeropongIstana.id, BOGOR – Kemudahan akses pinjaman online (pinjol) melalui telepon pintar kini menjadi ancaman nyata yang mengintai kelompok mahasiswa. Di balik proses pencairan dana yang instan hanya bermodalkan swafoto kartu identitas, layanan ini kerap menjebak pengguna dalam lingkaran utang bermasalah. Merespons fenomena tersebut, riset terbaru dari Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Tazkia menegaskan bahwa mayoritas praktik pinjol konvensional dan ilegal mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.
Kajian ilmiah bertajuk “Praktik Pinjaman Online dari Perspektif Fiqh Muamalah” yang disusun oleh Aulia Nuzulul Fitria memaparkan bahwa persoalan pinjol bukan lagi sekadar masalah kesulitan ekonomi semata, melainkan sudah melanggar nilai-nilai dasar hukum Islam. Dalam fiqh muamalah, akad utang-piutang (qardh) seharusnya bersifat tolong-menolong (ta’awun), bukan instrumen untuk mencari keuntungan sepihak.
Riset tersebut mengidentifikasi tiga unsur utama yang membuat praktik pinjol melanggar hukum Islam:
- Riba: Penetapan tambahan pembayaran di atas pokok pinjaman sejak awal akad yang dikaitkan dengan jangka waktu penundaan.
- Gharar (Ketidakjelasan): Banyak platform menyembunyikan transparansi biaya administrasi dan struktur total pengembalian sebelum pengguna menyetujui perjanjian.
- Dzulm (Kezaliman): Penerapan denda keterlambatan yang berlipat ganda tanpa batas, serta metode penagihan intimidatif berupa ancaman, teror, hingga penyebaran data pribadi yang merusak hubungan sosial pengguna.
“Beban finansial dari pinjol ini langsung berdampak domino pada rusaknya aspek makro yang dilindungi oleh Islam (maqashid syariah), terutama perlindungan jiwa, akal, dan harta nasabah. Mahasiswa yang terjebak rentan mengalami tekanan psikologis hingga studinya terganggu,” ungkap Aulia Nuzulul Fitria dalam analisisnya.
Kajian ini juga merujuk pada regulasi keagamaan resmi, di mana Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 telah menggarisbawahi bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib hukumnya terhindar dari riba, gharar, maysir (judi), dzulm, serta praktik penyalahgunaan data. Sementara sanksi denda hanya boleh bersifat edukatif (ta’zir) bagi nasabah mampu yang sengaja menunda, bukan untuk keuntungan komersial pemberi pinjaman sebagaimana diatur Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.
Sebagai langkah pencegahan dan solusi konkret bagi mahasiswa, riset Universitas Tazkia ini merumuskan empat rekomendasi taktis:
- Verifikasi Legalitas OJK: Sebelum mengakses layanan keuangan, pastikan platform berizin resmi. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan kontak OJK di nomor 157 untuk memeriksa legalitas atau melaporkan kecurangan.
- Manfaatkan Alternatif Syariah: Beralih ke skema pinjaman kebijakan tanpa imbalan (Qardhul Hasan) dari lembaga sosial/keluarga, atau mengakses fintech syariah berizin OJK yang menggunakan akad transparan seperti Murabahah (jual-beli) atau Ijarah (sewa jasa).
- Skala Prioritas Keuangan: Mahasiswa dituntut lebih cermat dalam menyusun anggaran bulanan dan memprioritaskan kebutuhan mendasar (hajah) di atas keinginan konsumtif.
- Edukasi Masif dari Kampus: Perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa harus aktif menyelenggarakan program literasi keuangan syariah guna membentengi mahasiswa dari jebakan pinjol.
Melalui sinergi ketat antara ketegasan regulasi pemerintah, edukasi dari lingkungan kampus, serta penyediaan alternatif fintech syariah yang adil, ekosistem keuangan mahasiswa diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih aman, sehat, dan maslahat.
Penulis : Aulia N. F
Editor : (Redaksi)
